instagram

Faktor Penyebab keruntuhan VOC

Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal berhasil diungguli. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC.

Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan,   India  sampai   Irian/Papua. Keuntungan   perdagangan    rempah- rempah juga melimpah. Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat pengelolaan semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit.

Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial.

Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan   VOC.  Pada   tanggal   27   Maret   1749,   Parlemen   Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus “Dewan Tujuh Belas” yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali Provinsi Holland), kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja.

Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda.  Kepentingan   pemegang   saham   menjadi  terabaikan.   Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntunganya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan.

Sementara itu para pejabat VOC juga semakin feodal. Pada tanggal 24 Juni 1719 Gubernur Jenderal Henricus Zwaardecroon mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap gubernur jenderal, kepada Dewan Hindia beserta isteri dan anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut, warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan kebesaran. Misalnya kereta ditarik enam ekor kuda, hiasan  berwarna   emas   dan  kusir  orang   Eropa  untuk   kereta   kebesaran gubernur jenderal, sedang untuk anggota dewan hindia kuda yang menarik kereta  hanya  empat  ekor  dan  hiasannya  warna  perak.  Nampaknya para pejabat VOC sudah gila hormat dan ingin berfoya-foya. Sudah barang tentu ini juga membebani anggaran.

Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC.  Semua  bermuatan   korupsi.  Gubernur  Jenderal  Van  Hoorn  konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Gubernur  Maluku  berhasil  mengumpulkan   kekayaan  20-30  ribu  gulden dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. Untuk menjadi karyawan VOC juga harus dengan menyogok. Pengurus VOC di Belanda memasang tarif sebesar f 3.500,- bagi yang ingin menjadi pegawai onderkoopman   (pada  hal  gaji  resmi  per   bulan  sebagai   onderkoopman hanya f.40,-), untuk menjadi kapitein harus menyogok f.2000,- dan begitu seterusnya yang semua telah merugikan uang lembaga. Demikianlah para pejabat   VOC  terjangkit   penyakit  korupsi  karena  ingin  kehormatan   dan kemewahan sesaat. Beban utang VOC semakin berat, sehingga akhirnya VOC sendiri bangkrut. Bahkan ada sebuah ungkapan, VOC kepanjangan dari Vergaan Onder Corruptie (tenggelam karena korupsi)

Dalam kondisi bangkrut VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah   keberadaan  VOC  sebagai  kongsi  dagang   yang  menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut, oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar.  Semua   utang   piutang   dan   segala   milik  VOC  diambil  alih  oleh pemerintah. Pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.

faktor-faktor penyebab kebangkrutan VOC antara lain:

  • banyaknya korupsi yang dilakukan oleh sebagaian besar pegawai tinggi VOC yang dibuat untuk membeli rumah-rumah mewah di Belanda
  • pembukuan mengenai laba yang berbeda antara kantor dagang di Asia dengan kantor di Pusat yakni di Belanda, sehingga menyebabkan banyak sekali uang-uang hasl laba dari VOC yang diselewengkan oleh para pegawai yang bekerja di kantor-kantor cabang VOC
  • Adanya ekspansi dagang yang dilakukan VOC untuk memperbesar daerah jangkauannya perdangannya yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan laba yang dibubukan VOC tidak mencukupi sehingga banyak hutang-hutang yang timbul akibat ekspansi dagang tersebut.
  • adanya serangan terhadap kapal-kapal milik VOC di lautan yang dilakukan oleh armada kapal laut milik Eropa, sehingga banyak kapal dagang milik VOC yang tidak kembali sehingga membuat VOC menjadi kekurangan armada kapal untuk dagang,

Sumber: Sejarah SMA/MA Kelas XI Kemdikbud 2014

0 Comments

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

loading...