Nama saya savira salsabila kelas XII.IIS1.saya di sini akan membahas tentang dampak reformasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia telah mengubah kondisi pemerintahan. Perubahan tersebut bisa di lihat dari adanya amandemen uud1945. UUD 1945 harus di amandemen karena setiap generasi masyarakat pasti akan mengalami perubahan.
Masalah yanh di hadapi Negara Indonesia semakin lama akan semakin banyak jadi tidal mungkin harus menggunakan undang undang yang sama pula oleh karena itu untuk menyesuaikan masalah itu harus di lakukan amandemen terhadap UUD 1945.
Setelah UUD 1945 di amandemen mebawa pengaruh yang sangat besar bagi tata pemerintahan Indonesia sekarang peran lembaga lembaga pemerintahan lebih baik dan propesional. Pemerintah berjalan secara tertib dan terkontrol terhadap orang yang bekerja dan kinerja mereka lebih ketat, rakyat juga mulai aktif mengritis kinerja pemerintahan. Adapun beberapa perubahan yang nampak terlihat dan membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat yaitu
1. Kebebasan berekspresi dan berpartisipasi rakyat yang di lindungi oleh uud 1945 sehingga rakyat bisa lebih berani lagi untuk menyuarakan aspirasinya
2. DPR tidak lagi berperan hanya sebagai lembaga yang mengikuti kemauan presiden saja,tetapi dpr juga menjadi lembaga yang sangat ketat dalam mengontrol kekuasaan presiden
3. presiden dan wakil presiden di pilih secara langsung oleh rakyat sehingga mereka memiliki legitimasi yang kuat,tidak sekedar menjalankan kehendak dpr tetapi juga menjalankan kehendak rakyat juga
4. dibentuknya lembaga lembaga baru untuk meningkatkan kinerja pengelolaan negara. Dampak repormasi juga terlihat dark munculnya lembaga lembaga yang menyaurakan aspirasi untuk menyelidiki dan mengawasi pelanggaran pelanggaran yang terjadi di Indonesia banyak kasus seperti korupsi dan pelanggaran han yanh belum terselesaikan yang terjadi pd masa orde baru samapi orde reformasi.
Oleh karena itu sebagai sebuah momen untuk menyampaikan aspirasi masa reformasi menjadi orientasi bagi lembaga lembaga penyelidik untuk menyelidiki kasus kasus pelanggaran korupsi hukum dan ham.
Lembaga tersebut antara lain komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham). Komnas ham di bentuk pada tanggal 7juli 1993 berdasrkam keputusan presiden nomor 50tahun1993,tetapi pada tanggal 1999 tentang ham.fungsi komnas ham di atur dalam undang undang nomor 39 thn 1999 tentang ham
