Pelanggaran yang Terjadi Pada Praktik Penyelenggaraan Pemilu di Era Orde Baru

Kekurangan yang Terjadi Pada Pemilu di Era Orde Baru

Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi asas LUBER JURDIL. Apa itu asas “LUBER JURDIL”? Asas ini memliki arti bahwa pemilu harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Kita tahu bahwa rakyat Indonesia telah mengikuti dan berpartisipasi dalam 3 kali pemilu di era yang berbeda. Yang pertama pada era orde lama, yaitu tahun 1955. Yang kedua pada era orde baru, yaitu pada tahun 1971-1997. Yang terakhir pada era orde reformasi yang sampai sekarang rasakan, yaitu dimulai pada tahun 1999.

Namun tahukah Anda bahwa pelaksanaan pemilu pada setiap era memiliki kekurangannya masing-masing? Kekurangan yang paling mencolok bisa dikatakan terjadi pada era Orde Lama. Mengapa disebut demikian dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut akan kami bahas secara singkat pada penjelasan dibawah ini.

Pemilihan Umum, atau biasa yang disebut dengan Pemilu merupakan hal yang rutin dilaksanakan sejak orde lama berlangsung, hal ini dikarenakan Indonesia menganut asas Demokrasi. Pemilu pada masa orde baru mengalami banyak masalah dan ketidakterbukaan didalamnya.

Pemilu Orde Baru
Pemilu Orde Baru

Pemilu yang harusnya di laksanakan dengan Jujur dan Adil pun tidak dapat terlaksana dengan baik pada masa itu. Pemilu pada masa ini merupakan pemilu ketika rezim Soeharto berkuasa. Yang paling terlihat ketidakjujuran dan ketidakadilan pemilu pada masa ini adalah ketika Golkar yang selalu menang dalam setiap pemilu.

Hal ini bisa terjadi karena pada masa tersebut Soeharto melakukan sentralisasi kekuasaan dan berhasil mengontrol setiap daerah. Asas JURDIL pada pemilu di orde baru tidak diindahkan oleh Golkar itu sendiri. Mereka jelas melakukan tekanan kepada para pemilih sehingga Golkar selalu menang pada masa itu.

Sebagai contoh ketika suatu pejabat daerah dilantik maka mereka dan keluarga besarnya diharuskan memilih GOLKAR pada saat pemilu. Ketidakadilan yang lain terlihat ketika pemerintah memutuskan bahwa Warga Negara Indonesia bekas organisasi terlarang seperti PKI tidak mendapat hak pilih pada pemilu.

Hal diatas merupakan sebuah kekurangan yang terjadi pada pemilu di era orde baru, memang kita tidak dapat mengubah masa lalu. Namun, setidaknya kita bisa menjadikan masa lalu menjadi sebuah pelajaran untuk menghambat masa depan Indonesia yang lebih baik.

Related Posts