Pada 17 agustus 1950, Republik Indonesia Serika (RIS) resmi di bubarkan,dan pada saat itu kembali menjadi Negara Kesatuan yang berbentuk “Republik”. Pada tahun 1950 Indonesia masih menggunakan UUDS 1950. Sampai terbentuknya Konstitusi yang tetap.
Undang-Undang Dasar Sementara thn 1950 di tetapkannya sistem demokrasi Liberal, sedangkan sistem pemerintahan nya adalah parlementer. Kabinet parlementer kekuasaan tertingginya di pegang oleh perdana menteri, presiden hanya lah berkedudukan sebagai kepala negara.
Pada saat berlangsungnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pemerintah Republik Indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet secara berturut-turut. Salah satu nya yaitu.
Kabinet Natsir,kabinet ini terjadi pada tanggal 6 september 1950 sampai 20 maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa ‘Demokrasi Liberal’. Kabinet Natsir di pimpin oleh Masyumi.
Perdana menteri kabinet natsir adalah Moh.Natsir. kabinet ini mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggu seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX,Mr. Asaat,Mr.Moh.Roem,Ir.Juanda,dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo.
Program-program kerja kabinet Natsir yaitu,sebagai berikut:
1) Menggiatkan dalam usaha keamanan dan ketenteraman.
2) Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.
3) Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
5) Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Pada tanggal 4 desember 1950,kabinet Natsir ini mengadakan perundingan antara Belanda dan Indonesia tentang masalah Irian Barat. Namun,perundingan tersebut menemui jalan buntu. Dari jalan buntu tersebut menyebabkan munculnya ketidak percayaan terhadap parlemen kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hadi Kusumo (PNI) mengatakan bahwa tidak percaya terhadap parlemen yang menyabut PP No.38/1950 tentang DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara) dan DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) yang di terima oleh parlemen sehingga hal tersebut menjatuhkan Kabinet Natsir pada tanggal 21 Maret 1951 kemudian Natsir mengembalikan tugasnya kepada presiden Soekarno.
