Pada pertengahan tahun 1997, terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia, termasuk indonesia. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintah Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda badai, yakni adanya krisis moneter terus berlanjut ke krisis ekonomi.
Banyak perusahaan negara dan swasta yang tidak mampu membayar utang luar negerinya. Demi efesiensi, banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang berdampak meningkatnya angka pengangguran. Daya beli dan kualitas hidup rakyat menurun.
Demikian pula persediaan barang khususnya sembilan bahan pokok (sembako) di pasar mulai menipis. Inilah gambaran kondisi ekonomi indonesia yang dihadapi pemerintah Orde Baru di penghujung kekuasaan.
Jatuhnya pemerintah Orde Baru erat hubungannya dengan krisis politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Orede Baru tidak dapat mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia sehingga pemrintahannya berkahir. Jatuhnya pemrintah Orde Baru telah terasa setelah indonesia dilanda krisis moneter tahun 1997.
Sejak tahun 1997 pemerintah tidak dapat mengatasi krisis moneter, bahkan terus berlanjut ke krisis yang lain, seperti politik, ekonomi, sosial, dan moral. Adanya krisis multidimensi Orde Baru.
Secara subtansial, berakhirnya pemerinatahan orde baru lebih di sebabkan karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara.
Sebab-sebab berakhirnya orde baru adalah terbatasnya kemampuan pemerintah seperti :
Krisis moneter
Akibat :
- Ketergantungan Indonesia pada modal asing sangat tinggi
- Ketergantunagn Indonesia pada barang-barang impor
- Ketidak mampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
Krisis ekonomi
Indikator :
- Lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan
- Produktifitas dunia industrimengalami penurunan sehingga PHK menjadi satu-satunya alternatif
- Angaka pengangguran tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah
Krisis politik
Sebagian besar masyarakat hanya ingin kehidupan yang tertib, tenang, damai, adil, makmur, dll. Namun semua itu tidak bisa lepas dari pemerintahan Presiden Suharto. Oleh karena itu, jawaban yang paling realistik adalah menuntut Presiden Suahrto untuk turun dari jabatannya.
Krisis sosial
Sebab-sebab ::
- Demonstrasi
- Kerusuhan
- Kekacauan
- Pembakaran
- Penjarahan
- Pengangguran
- PHK
Krisis hukum
Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerinath belum dapat di realisasikan. Bahkan dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman menjadi pelayanan lepentinagn para penguasa dan kroni-kroninya.
Memang harus di akui bahwa sistem peradialan pada masa orde baru tidak dapat dijadiakn barometeruntuk mewujudkan pemerintahan yantg bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Di tengah gencarnya desakan mahasiswa agar Presiden Soeharto segera mengambil sikap untuk melakukan reformasi dalam segala bidang. Presiden Soeharto menilai bahwa reformasi hendaknya harus tetap konstruktif dan tidak terjebak dalam pemikiran dan sikap yang mengganggu stabilitas. Pernyataan presiden Soeharto yang disampaikan Mendagri R. Hartono bahwa jika ada keinginan reformasi di bidang politik harus mempersiapkan diri setelah tahun 2003. Apabila reformasi dilakukan maka dapat mengganggu stabilitas bangsa.
Di tengah masyarakat indonesia yang sedang sulit menghadapi krisis ekonomi, harga sembilan bahan pokok terus melambung. Untuk mengatasi krisis, pemrintah mengambil inisiatif menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Daya Listrik (TDL). Menteri pertambangan dan energi (Mentamben) Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, berdasarkan Keppres no.69 / 1998, mulai pukul 00.00 WIB tanggal 5 Mei 1998, harga BBM dinaikan antara 25 %-71%. Kenaikan harga BBM menimbulkan keresahan rakyat indonesia. Harga-harga sembako dan kebutuhan lain mengalami peningkatan tajam.
Melihat keadaan yang demikian, mahasiswa melakukan domonstrasi menuntut adanya reformasi di segala bidang. Di Yogyakarta. Aksi mahasiswa berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Insitut Seni Indonesia (ISI), dan Universitas Gajah Mada (UGM), tidak ketinggalan juga, para pelajar SMU yang tergabung dalam Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI) iktu melakukan aksi menuntut reformasi di gedung DPRD DIY.
Mereka menuntut pemerintah agar segera melakukan reformasi. Sudah tidak ada alasan lagi untuk melakukannya setelah 2003. Demonstrasi juga berlangsung di beberapa kota di Indonesia.
