
ASEAN adalah singkatan dan Association of South East Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
Para Pendiri ASEAN
ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk oleh wakil lima negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura), dan Narcisco Ramos (Filipina). Kelima menteri Luar Negeri dari negara-negara itu menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di ibukota Thailand yaitu Bangkok.
Penandatanganan piagam Deklarasi Bangkok yang melahirkan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Tampak pada gambar dari kiri kekanan, menteri luar negeri filipina, Nercisco Ramos; Indonesia, Adam Malik; Thailand, Thanat Khoman; Malaysia, Tun Abdul Razak; Singapura, Rajaratnam. Dalam Deklarasi Bangkok disebutkan maksud dan tujuan berdirinya ASEAN, antara lain sebagai berikut.
- Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
- Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilisasi regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum dalam hubungan antar negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
- Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
- Untuk saling memberi bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.
- Untuk bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta taraf hidup rakyatnya.
- Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi Internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.
Struktur Organisasi ASEAN
Struktur organisasi ASEAN telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan sejak pembentukannya sampai sekarang.
Struktur organisasi ASEAN sebelum KTT di Bali adalah sebagai berikut.
- Sidang Tahunan Para Menteri
- Standing Comitte
- Komite-komite Tetap dan Khusus
- Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota Negara-negara Anggota ASEAN.
Setelah berlangsungnya KTT ASEAN di Bali tahun 1976, struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut.
- Pertemuan Para Kepala Pemerintahan (Summit Meeting). Pertemuan ini merupakan Kekuasaan Tertinggi dalam ASEAN.
- Sidang tahunan Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN (Annual Ministerial Meeting).
- Sidang Para Menteri Ekonomi.
- Sidang Para Menteri Non-ekonomi.
- Standing Committe.
- Komite-komite ASEAN
Sekjen ASEAN
Pejabat yang pernah menjadi Sekretariat Jenderal Sekretariat ASEAN adalah sebagai berikut.
- Dharsono Indonesia, (1977 – 1978)
- Umarjadi Notowijono Indonesia, (1978 – 1979)
- Datok Ali Bin Abdilah Malaysia, (1979 – 1980 )
- Narciso G Reyes Filipina (1980 – 1982)
- Chan Kai Yu Singapura, (1982 – 1984)
- Pan Wannamethee Thailand, (1984 – 1986)
- Roderick Yong Brunai Darusalam, (1986 – 1989)
- Rusli Noor Indonesia, (1989 – 1993)
- Datok Ajit Singh Malaysia, (1993 – 1998)
- Rodolfo Certeza Severino,Jr Filipina, (1998 – Sekarang)
Secara formal, ASEAN merupakan suatu organisasi yang negara-negara anggotanya memfokuskan kerja sama dalam bidang sosial, dan budaya. Akan tetapi, tidak dapat diabaikan bahwa Deklarasi Bangkok sebagai salah satu keputusan berdirinya ASEAN didasari oleh aspirasi dan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi permasalahan di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, kawasan Asia Tenggara diwarnai oleh pergerakan-pergerakan dan pertentangan-pertentangan antara negara di kawasan itu dan kekuatan yang berada di luar kawasan. Aspirasi politik yang mendasari Deklarasi Bangkok pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional negara-negara anggota di segala bidang.
Dalam merealisasikan maksud dan tujuan Deklarasi Bangkok tersebut para pemimpin dan pendiri ASEAN menyadari bahwa di antara negara-negara anggota masih ada perbedaan latar belakang sejarah maupun sikap politik. Begitu pula dengan kenyataan bahwa dalam bidang ekonomi sebagian besar negara anggota bersaing sebagai penghasil komoditi yang sama.
Sejak pembentukannya Pemerintah Indonesia memberikan prioritas utama dalam pengalangan kerja sama dengan negara-negara tetangga di sekitarnya. Sebab, di sinilah letak kepentingan Indonesia yang paling vital. Di samping itu, Indonesia berkeinginan dan berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat berkembang menjadi kekuatan regional yang mandiri dan cukup kuat untuk bertahan dari pengaruh negatif atau gangguan dari luar.
Dalam perkembangan selanjutnya, kerja sama antara negara-negara ASEAN semakin bertambah mantap dan secara langsung berhasil meningkatkan semangat hidup setiap negara anggotanya. Bentuk-bentuk hubungan kerja sama dalam lingkungan negara-negara ASEAN terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Bidang Politik
Dalam bidang politik, ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. Pada KTT ASEAN di Bangkok tahun 1995, ASEAN juga sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir.
Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN berupaya menciptakan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.
Bidang Sosial Budaya
Dalam bidang sosial budaya, kerja sama yang sudah dilakukan adalah pertukaran kunjungan dan misi kebudayaan masing-masing negara. Di samping itu telah dilakukan pula program pertukaran pelajar dan mahasiswa, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia.
Kini anggota ASEAN berjumlah 10 negara. kesepuluh negara itu adalah:
- Indonesia
- Malaysia
- Filipina
- Singapura
- Thailand
- Brunai Darussalam (7 Januari 1984)
- Vietnam (28 Juli 1995)
- Laos (23 Juli 1997)
- Myanmar (23 Juli 1997)
- Kamboja (16 Desember 1998)