Jelaskan alasan pembubaran Konstituante dalam Dekrit Presiden tahun 1959

Dekrit Presiden tahun 1959 salah satu isinya adalah pembubaran Konstituante yang bertugas menyusun UUD untuk negara Indonesia. Jelaskan alasan pembubaran Konstituante dalam Dekrit tersebut.

Jawab

Dekrit Presiden tahun 1959, yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, memutuskan untuk membubarkan Konstituante yang bertugas menyusun UUD untuk negara Indonesia. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pembubaran Konstituante dalam Dekrit tersebut:

  1. Stagnasi dan Ketidakmampuan Konstituante: Setelah pemilihan umum tahun 1955, Konstituante terbentuk untuk menyusun UUD baru. Namun, proses penyusunan Undang-Undang Dasar berjalan lambat dan terhambat oleh perselisihan politik di antara anggota Konstituante. Konstituante mengalami stagnasi dan tidak mampu mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk menyusun UUD.

  2. Upaya Presiden untuk Menegakkan Demokrasi Terpimpin: Dekrit Presiden tahun 1959 merupakan bagian dari upaya Presiden Soekarno untuk mengimplementasikan sistem politik yang disebut “Demokrasi Terpimpin”. Dalam konsep ini, kekuasaan eksekutif (Presiden) dianggap lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif (Konstituante). Membubarkan Konstituante adalah langkah untuk mengurangi pengaruh legislatif yang dianggap menghambat keberhasilan Demokrasi Terpimpin.

  3. Keinginan untuk Mewujudkan Konsep Nasionalisme dan Revolusi Sosial: Presiden Soekarno memiliki visi yang kuat untuk mewujudkan konsep nasionalisme dan revolusi sosial di Indonesia. Dia percaya bahwa melalui Demokrasi Terpimpin, dia dapat mencapai tujuan ini dengan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden sebagai pemimpin politik dan sosial. Pembubaran Konstituante merupakan langkah dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

  4. Mengatasi Persoalan Politik dan Ketegangan Sosial: Pada saat itu, Indonesia menghadapi ketegangan politik yang tinggi antara partai politik dan fraksi-fraksi politik yang saling bersaing. Presiden Soekarno melihat pembubaran Konstituante sebagai langkah untuk mengatasi perseteruan politik dan ketegangan sosial dengan mendominasi proses politik dan mengurangi peran partai politik dalam pembentukan UUD.

Pembubaran Konstituante dalam Dekrit Presiden tahun 1959 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan yang lebih sentralistik dengan menguatkan peran presiden dan mengurangi peran legislatif. Namun, langkah ini juga memunculkan kontroversi dan konflik politik yang berkepanjangan di masa depan.

Topik terkait

Bagaimana pembubaran Konstituante mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan Indonesia setelahnya?

Related Posts