Pembubaran Konstituante memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem politik dan pemerintahan Indonesia setelahnya. Berikut adalah beberapa dampaknya:
-
Sistem Politik Sentralistik: Pembubaran Konstituante memperkuat sistem politik sentralistik di Indonesia. Dalam kerangka Demokrasi Terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, kekuasaan eksekutif, khususnya presiden, menjadi lebih dominan. Partai politik kehilangan peran penting dalam proses pengambilan keputusan politik, dan keputusan penting diambil oleh presiden melalui kebijakan-kebijakan yang diumumkan melalui dekrit.
-
Munculnya Guided Democracy: Pembubaran Konstituante merupakan langkah awal dalam munculnya era “Demokrasi Terpimpin” atau Guided Democracy di Indonesia. Konsep ini menekankan dominasi presiden sebagai pemimpin politik dan sosial yang kuat, dengan kebijakan politik yang diarahkan dan diawasi oleh presiden. Demokrasi Terpimpin membatasi kebebasan politik dan mengurangi peran partai politik dalam pengambilan keputusan politik.
-
Perubahan Sistem Pemerintahan: Pembubaran Konstituante juga berdampak pada sistem pemerintahan Indonesia. Setelah pembubaran Konstituante, sistem pemerintahan berubah dari parlementer menjadi presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif yang kuat. Peran legislatif menjadi lebih terbatas, dan parlemen tidak memiliki kekuatan untuk menggantikan presiden atau mengubah kebijakan yang signifikan.
-
Perkembangan Otoritarianisme: Pembubaran Konstituante menjadi langkah awal dalam meningkatnya otoritarianisme di Indonesia. Dalam era Demokrasi Terpimpin, kebebasan politik dibatasi, partai politik dikendalikan, dan oposisi politik dikekang. Presiden memiliki kekuasaan yang besar untuk mengambil keputusan politik tanpa banyak keterlibatan dan kendali dari lembaga legislatif.
-
Konflik Politik dan Ketegangan Sosial: Pembubaran Konstituante memicu konflik politik dan ketegangan sosial yang berkepanjangan di Indonesia. Beberapa partai politik dan kelompok masyarakat merasa kehilangan representasi politik dan kebebasan berpendapat. Hal ini memperdalam polarisasi politik dan memicu ketegangan sosial yang berujung pada krisis politik yang lebih besar, yang mencapai puncaknya dengan peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.
Pembubaran Konstituante dan munculnya era Demokrasi Terpimpin membentuk lanskap politik Indonesia yang berbeda dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan politik dan pemerintahan di masa mendatang. Meskipun era ini berakhir pada tahun 1966 dengan jatuhnya Presiden Soekarno, beberapa elemen dari sistem politik dan pemerintahan yang muncul akibat pembubaran Konstituante tetap berpengaruh dalam perkembangan politik Indonesia.
Topik terkait
Jelaskan alasan pembubaran Konstituante dalam Dekrit Presiden tahun 1959