Apa saja kebijakan politik yang diterapkan dalam era Demokrasi Terpimpin?
Jawab
Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1966) ditandai dengan penerapan beberapa kebijakan politik yang menggambarkan dominasi presiden dalam proses pengambilan keputusan politik. Berikut adalah beberapa kebijakan politik yang diterapkan dalam era Demokrasi Terpimpin:
-
Dekrit Presiden: Presiden Soekarno menggunakan dekrit presiden sebagai instrumen untuk mengambil keputusan politik dengan mengesampingkan peran lembaga legislatif. Melalui dekrit, presiden dapat mengeluarkan kebijakan politik yang bersifat mengikat secara hukum tanpa melalui proses legislasi yang panjang.
-
Pendirian Dwi-Fungsi ABRI: Pada tahun 1961, Presiden Soekarno mendirikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan konsep dwi-fungsi. Dwi-fungsi ABRI mengharuskan angkatan bersenjata tidak hanya bertanggung jawab dalam pertahanan negara, tetapi juga dalam pembangunan politik dan sosial. Hal ini memperkuat peran militer dalam politik dan mengurangi peran partai politik dalam proses pengambilan keputusan.
-
Sistem Politik Gotong Royong: Konsep politik gotong royong diperkenalkan sebagai landasan ideologis Demokrasi Terpimpin. Konsep ini menekankan kerjasama dan harmoni antara partai politik, organisasi sosial, dan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Namun, dalam praktiknya, sistem ini mengarah pada dominasi politik oleh Presiden Soekarno dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
-
Pembubaran Konstituante: Melalui Dekrit Presiden tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante yang bertugas menyusun UUD baru. Dengan pembubaran Konstituante, kekuasaan legislatif menjadi terbatas, dan Presiden mendominasi proses politik dan pengambilan keputusan.
-
Nasionalisasi Perusahaan Asing: Dalam upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menegakkan ideologi nasionalis, Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Tindakan ini mengurangi pengaruh asing dalam perekonomian nasional dan memberikan lebih banyak kontrol pemerintah terhadap sektor ekonomi.
-
Gerakan 30 September (G30S): Gerakan 30 September 1965, yang kemudian dikenal sebagai G30S/PKI, adalah peristiwa yang mengguncang Indonesia dan memainkan peran penting dalam akhir Demokrasi Terpimpin. Gerakan ini dipicu oleh konflik politik dan ketegangan sosial yang tumbuh dalam era tersebut. G30S/PKI berujung pada jatuhnya Presiden Soekarno dan berakhirnya era Demokrasi Terpimpin.
Kebijakan-kebijakan politik tersebut mencerminkan dominasi presiden dalam sistem politik Indonesia pada masa itu, dengan penekanan pada kekuasaan eksekutif dan pengendalian terhadap proses politik. Era Demokrasi Terpimpin berakhir dengan perubahan politik yang signifikan dan membuka jalan bagi era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966.
Topik terkait
Apa yang menyebabkan berakhirnya era Demokrasi Terpimpin dan dimulainya era Orde Baru?